SyaratPendirian Sekolah Tinggi Agama Islam. Mar 13, 2023 1. yang pertama dalam Syarat Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam adalah DASAR HUKUM (DASAR PERTIMBANGAN) : Ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 tinggi perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan
AKREDITASIPERGURUAN TINGGI - PERGURUAN TINGGI AKADEMIK, PERGURUAN TINGGI SWASTA RUBRIK PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1 No Elemen Indikator Skor 4 3 2 1 0 1 Jika NAkreditasi Program Studi Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Tabel 2 SA 3,50 ,
Merujukpada Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/lX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:Umum1. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam memberikan kontribusinya dalam sistem pendidikan nasional. 2. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna outputnya. 3.
Seluruhproses usulan pendirian dan perubahan perguruan tinggi serta usulan penyelenggaraan program studi tidal Selamat Datang SILEMKERMA merupakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat layanan pengusulan yang berkaitan dengan: Pendirian Perguruan Tinggi Swasta; Perubahan Perguruan Tinggi Swasta; dan
TinggiKemendikbud menyelenggarakan Program Post Doctoral yang diperuntukkan bagi para doktor muda. Program Post Doctoral membuka kesempatan bagi para doktor muda dari berbagai perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi baik negeri maupun swasta untuk mengikuti Program Post Doctoral di luar negeri yaitu di perguruan tinggi
Pendahuluan Berdasarkan Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN PT No 1229/BAN-PT/TU/2020 terkait proses pembukaan program studi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dalam rangka implementasi peraturan dan perundangan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020) terkait penyelenggaraan program studi baru di Perguruan 4RKTA.
