perkebunandan pertanian mengakibatkan penyebaran populasi siamang menjadi menurun. Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang Kabupaten Tanggamus berbatasan dengan Hkm, rentan mengalami alih fungsi lahan sehingga memungkinkan populasi siamang semakin tertekan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ukuran kelompok, susunan komposisi umur
JawabanHutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan satu di antara aspek biosfer bumi yang paling penting
Berbagaipotensi, permasalahan dan tantangan dihadapi pada implementasi Renstra periode 2015-2019. Kedua hal tersebut dapat memberikan gambaran informasi terkait kondisi aktual pengendalian alih fungsi dan optimasi lahan. Penjelasan permasalahan dan tantangan lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Potensi Pengendalian Alih Fungsi Figures - uploaded by Heri SetiawanAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by Heri SetiawanContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Alih Fungsi Lahan Hutan untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Terkontrol di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai “Tragedy of The Common” Commons adalah bentang alam/sumber daya alam termasuk atmosfer, ecosfer, lithosfer, hydrosfer, dan biosfer, yang semuanya merupakan milik bersama. Tragedy of The Common merupakan situasi dimana sumber daya yang dimiliki bersama dipakai tanpa aturan sehinga menyebabkan kerusakan sumber daya tersebut yang berdampak luas. Kejadian yang menyebabkan ketidakbahagiaan karena kepemilikan lahan atas pihak – pihak tertentu yang melanggar aturan Hardin, 2009. Teori tragedy of the common lahir pada tahun 1968 oleh Garrett Hardin dimana dicontohkan dengan sekelompok peternak yang melanggar perjanjian sehingga menyebabkan pertumbuhan rumput pada suatu lahan kalah cepat dengan konsumsinya sehingga kekurangan pangan. Teori ini digunakan untuk memetakan proses yang mengalami perubahan sumber alam, pengelolaan dan pemanfaatannya Sanjatmiko, 2019. Banjir yang terjadi yang menimpa 10 Kabupaten Kalimantan Selatan pada awal Januari tahun 2021 disebabkan oleh berkurangnya luas hutan pada beberapa Daerah Aliran Sungai DAS di Kalimantan Selatan. Alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan pada DAS akan meningkatkan debit run off karena kurangnya daerah resapan Asdak & Supian, 2018 sehingga siklus hidrologi akan terganggu. ”common” dalam kasus ini adalah “Hutan” di Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh LAPAN, 2021 terjadi perubahan tutupan lahan dari tahun 2010 2020 terutama lahan hutan. Berkurangnya lahan hutan ini menyebabkan terganggunya siklus hidrologi DAS dan pada akhirnya terjadinya banjir Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Hasil penelitian LAPAN dengan metode klasifikasi random foorest citra Landsat 2010 dan 2020 menunjukkan telah terjadi penurunan luas hutan dan peningkatan area perkebunan di DAS Barito, Kalimantan Selatan lihat Tabel 1.. Tabel 1. Perubahan Tutupan Lahan 2010 -2020 DAS Barito LAPAN, 2021 Penurunan Luas Tutupan Lahan Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa et al., 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 – 2018 di DAS Tabunio, Kalimantan Selatan terjadi penurunan luas hutan sebesar ha 26,27%. Sedangkan luas perkebunan mengalami peningkatan luas sebesar ha Hasil penelitian Ramdhoni et al., 2019 juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas hutan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada periode 2007 - 2017 sebesar ha 11,35%. Hutan mangrove pada sepanjang DAS di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terjadi penurunan hutan pada periode 2010 – 2020 seluas 659 ha atau 28,36% akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan Dwi et al., 2021. Gambar 1. Perubahan Tutupan Lahan 2010 kiri dan 2020 kanan di DAS Barito, Kalimantan Selatan LAPAN, 2021 Aktor yang berperan dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara besar – besaran di Kalimantan Selatan adalah perusahaan perkebunan dan pemerintah. Peran aktor merupakan faktor kunci terjadinya tragedy of the common Sanjatmiko, 2019. Deforestasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan disebabkan karena adanya ilegal logging yang dilakukan oleh oknum – oknum korporasi pada skala besar Ramdhoni et al., 2019. Meningkatnya luas perkebunan di DAS Tabunio, Kalimantan Selatan disebabkan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia Wibawa, 2021. Kalimantan selatan mempunyai potensi lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Widiarti et al., 2019, dengan menggunakan metode Spatial Multi Criteria Analysis SMCA menunjukkan bahwa luas lahan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut sebesar 81,58% dari total wilayah. Usaha perkebunan cocok untuk daerah dengan curah hujan > 2500 mm/tahun, suhu optimal 28 - 32˚ C dengan lama penyinaran matahari 5 -7 jam/hari, jenis tanahnya lempung berdebu, dan daerah datar. Kalimantan selatan memenuhi syarat itu semua. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan gencar dilakukan pada masa pemerintahan jokowi termasuk jalan tol banjarbaru – Batulicin. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menarik investor/pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Manajemen dan Audit Pola Ruang Kawasan Hutan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kalimantan Selatan juga menjadi fokus dalam kasus ini. Kisworo, Direktur Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Selatan mengatakan bahwa 50% dari 3,8 juta luas total Provinsi Kalimantan Selatan sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit dengan tata kelola lingkungan yang buruk Sandy, 2019. Kisworo juga menambahkan Terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan. Sementara itu, rencana kawasan perkebunan pada RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2015 -2036 seluas ha atau 29,53% dari total wilayah, sedangkan untuk rencana kawasan pertambangan tidak disebutkan luasnya PERDA No. 9 Tahun 2015. Kebijakan privatisasi hutan berupa kemudahan perizinan menyebabkan semakin semakin maraknya alih fungsi lahan hutan. Dihimpun dari berita online pemerintah melalui staff kepresidenan Moeldoko mengklaim tidak mengobral pemberian izin tambang dan sawit, dan tidak mengeluarkan izin baru pada masa pemerintahan Jokowi. Namun hal ini dibantah oleh WALHI yang mengungkapkan bahwa dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014 – 2019 terjadi pelepasan hutan seluas ha untuk pembukaan usaha kelapa sawit dan 99 ha untuk pabrik kelapa sawit. Fakta lain datang dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam yang mengungkapkan bahwa periode 2016 – 2020 terdapat 592 unit Izin Pinjam Pakai Hutan IPPKH atau seluas ha luas hutan yang digunakan untuk kegiatan non hutan. Meningkatnya luas perkebunan di Kalimantan Selatan disebabkan karena meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia disertai dengan peningkatan konsumsi barang yang berbahan baku dari kelapa sawit Wibawa, 2021. Mengingat produk – produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit antara lain makanan, produk kebersihan kosmetik, bahkan biasa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Industri kelapa sawit mampu membangkitkan perekonomian nasional karena meningkatnya jumlah ekspor dan nilainya BPDPKS, 2021. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Teori ini berfokus pada pengaruh pertambahan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh tiga faktor lainnya dianggap tidak berpengaruh Syahputra, 2017. Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi yang diusulkan dalam untuk mewujudkan pengelolaan lahan hutan berkelanjutan sebagai berikut a. Penentuan peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW oleh pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan. Terutama bencana yang akan ditumbulkan karena alih fungsi lahan hutan di sepanjang DAS. b. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali pemberian Izin Pinjam Pakai Hutan IPPKH untuk usaha tambang dan kelapa sawit. c. Mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan DAS dengan cara reboisasi. d. Memperkuat audit tata ruang dan mempertegas perizinan perkebunan & pertambangan oleh pemerintah. e. Polisi hutan bersama Kesatuan Pemangku Hutan KPH harus menindak secara tegas illegal logging. f. Penguatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat. g. Strategi pengelolaan hutan mangrove dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam/eco wisata Dwi et al., 2021, yang akan mendukung perekonomian masyarakat setempat. Daftar Pustaka Asdak, C., & Supian, S. 2018. Watershed management strategies for flood mitigation A case study of Jakarta's flooding. Weather and climate extremes, 21, 117-122. DOI Asitya, NR. 2021. Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam. Diakses tanggal 25 Juni 2021 pukul 2357 WIB dari BPDPKS. 2021. Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media. Diakses tanggal 26 Juni 2021 pukul 0049 WIB dari BPS.2021. Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka. Dwi, A. A. N., Fithria, A., & Kissinger, K. 2021. STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Hutan Tropis, 91, 88-93. Hardin, G. 2009. The tragedy of the commons. Journal of Natural Resources Policy Research, 13, 243-253. LAPAN. 2021. Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16 April 2021 dari Peraturan Daerah PERDA No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 Ramdhoni, F., Fitriani, A. H., & Afif, H. A. 2019, February. IDENTIFIKASI DEFORESTASI MELALUI PEMETAAN TUTUPAN LAHAN DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN. In Seminar Nasional Geomatika Vol. 3, pp. 465-472. Sandy, F. 2021. Banjir Kalsel Akibat Lahan Sawit & Tambang? Ini Jawaban BNPB. Diakses tanggal 25 Juni 2021 pukul 1518 WIB dari Sanjatmiko, P. 2019. A Critical Review of Hardin’s Tragedy of the Commons Model 1968 A Case Study of the Segara Anakan Community, Cilacap, Central Java. Antropologi Indonesia, 1-14. Syahputra, R. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 12, 183-191. Wibawa, D. T., Fithria, A., & Nisa, K. 2021. PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DI DAS TABUNIO, KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Sylva Scienteae, 41, 59-71. Widiarti, W., & Nurlina, N. 2012. Analisa Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Fisika Flux Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 91, 21-29. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this is a capital city of Indonesia located in the delta of Ciliwung river. This city suffers annual flooding with some serious damage for certain extreme rainfall events, especially occurring at the upper parts of the Ciliwung watershed. In 1992 rainy season, flooding in Jakarta was scattered in 61 sites. In 1996, the flooding increased to 90 sites, and further increased in the rainy season of 2002 to be 159 sites. Jakarta experienced a major flooding on 9–10 February 2015 after having seen two occurrences of major flooding in the two preceding years 2013 and 2014 Siswanto et al., 2017. Such extreme flooding events might become more frequent in the future due to the impacts of land use and climate change Kure et al., 2014. To reduce the magnitude and frequency of further flooding, on-site as well as off-site program actions need to be taken comprehensively. This paper is specifically aimed at, firstly understanding the main problems causing flooding in the coastal area of Jakarta, and secondly proposing medium and long-term solutions from the perspective of an integrated watershed management approach. The proposed solution will also include institutional and financial arrangements in a cross-administrative boundary situation. Keywords Flooding, Watershed management, Upstream-downstream hydrological relation, IndonesiaGarrett Hardin"Technology is not the answer to the population problem. Rather, what is needed is 'mutual coercion mutually agreed upon'-everyone voluntarily giving up the freedom to breed without limit. If we all have an equal right to many 'commons' provided by nature and by the activities of modern governments, then by breeding freely we behave as do herders sharing a common pasture. Each herder acts rationally by adding yet one more beast to his/her herd, because each gains all the profit from that addition, while bearing only a fraction of its costs in overgrazing, which are shared by all the users. The logic of the system compels all herders to increase their herds without limit, with the 'tragic,' 'inevitable,' 'inescapable' result ruin the commons. Appealing to individual conscience to exercise restraint in the use of social-welfare or natural commons is likewise self-defeating the conscientious will restrict use reproduction, the heedless will continue using reproducing, and gradually but inevitably the selfish will out-compete the responsible. Temperance can be best accomplished through administrative law, and a 'great challenge...is to invent the corrective feedbacks..to keep custodians honest.'"Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16LapanLAPAN. 2021. Informasi Genangan Banjir Berbasis Data Penginderaan Jauh Kalimantan Selatan 13 Januari 2021. Diakses tanggal 16 April 2021 dari Peraturan Daerah PERDA No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 -2035A Critical Review of Hardin's Tragedy of the Commons ModelP SanjatmikoSanjatmiko, P. 2019. A Critical Review of Hardin's Tragedy of the Commons Model 1968 A Case Study of the Segara Anakan Community, Cilacap, Central Java. Antropologi Indonesia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di IndonesiaR SyahputraSyahputra, R. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 12, Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi GeografisW WidiartiN NurlinaWidiarti, W., & Nurlina, N. 2012. Analisa Kesesuaian Lahan Dan Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Fisika Flux Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 91, 21-29. DosenProgram Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Vindy Rilani Manurung mengatakan, hasil survei yang mereka lakukan mendapati kondisi ekosistem mangrove di bibir pantai di Sergai banyak yang telah rusak. Vindy menyebut, kerusakan ekosistem disebabkan banyaknya alifungsi kawasan hutan mangrove. - Hutan tropis di Indonesia sangat bervariasi dari hutan di pegunungan, dataran rendah, sampai hutan pantai. Dikutip dari Buku SMP/MTS IPS Kelas VII 2017 oleh Ahmad Mushlih dkk, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, luasnya mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia Kemenhut, 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Di Pulau Jawa, luas hutan telah berkurang karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sedangkan, di Sumatra dan Kalimantan banyak ditemukan alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Baca juga Pengaruh Sistem Tanam Paksa/Cultuur Stelsel Pada Masa Penjajahan Belanda di Indonesia Baca juga Mengenal Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia, Ada Sumber Daya Udara dan Tanah Ilustrasi TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya seperti anoa, burung maloe, dan komodo. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat jenis kayu yang 267 jenis di antaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. 1. Kayu keruing, meranti, agathis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Sementaraitu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatra dan Kalimantan. Jenis-jenis Hutan. Keragaman hutan yang ada di Indonesia membuat negara ini benar-benar kaya. Banyaknya jenis-jenis hutan yang hampir tersebar di seluruh pelosok negeri ini mengatakan bahwa Indonesia tak miskin akan unsur alamnya. 1.Perkembanganperkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan sangat pesat. Di satu sisi perkembangan perkebunan kelapa sawit berdampak positif bagi pendapatan daerah, di sisi lain mengancam ketahanan pangan dengan berkembangnya trend alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan arahan pengendalian alih fungsi